Ketua Panitia Pelaksana, Dodi Sartono mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat khususnya para insan pers dan humas instansi dalam Kabupaten Sarolangun.
”Peserta kegiatan ini sebanyak 100 orang, yang dilaksanakan dalam satu hari pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. Kegiatan ini ada pemaparan Nara sumber dan penandatanganan pakta integritas dalam kesepakatan bersama pilkada damai, anti hoax, black campign dalam rangka mensukseskan pilkada serentak tahun 2024,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sarolangun, Mudrika mengatakan, bahwa tahapan pilkada serentak tahun 2024 ini telah memasuki tahap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan tahapan pencalonan memasuki tahapan verifikasi administrasi, tahapan verifikasi faktual persyaratan bakal calon yang diumumkan pada tanggal 22 September Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Priode 2024-2029.
”Sehari setelah penetapan calon akan dilakukan pencabutan nomor urut bagi calon bupati dan wakil bupati dan pada tanggal 25 September akan dimulainya masa kampanye Pilkada serentak tahun 2024,” ucapnya
Kata Mudrika, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama pers agar dapat dipahami betul bahwa peran penting media dalam menyampaikan pesan-pesan penting untuk menyukseskan Pilkada di kabupaten Sarolangun ini.
” Apabila ada nanti berita hoax yang tersebar oleh oknum tertentu, kawan-kawan media dapat membackup dengan berita-berita yang benar, maka mana yang tidak benar dikatakan tidak benar,” ungkapnya.
Lanjutnya, dalam tahapan kampanye, Bawaslu Sarolangun juga terus melakukan upaya pencegahan terkait dengan tahapan-tahapan yang berpotensi rawan. Contohnya politik uang yang menjadi momok buruk dalam demokrasi
”Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dari jajaran Bawaslu sampai dengan tingkat pengawas TPS. Pun penyelenggara KPU tentu akan berusaha keras untuk meningkatkan SDM,” tuturnya
Mudrika menyebutkan, pelanggaran pada Pilkada ada beberapa macam, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik itu berlaku untuk kami di penyelenggara pemilu KPU dan bawaslu. Kemudian ada pelanggaran tidak pidana Pemilu ataupun pilkada dan ada pelanggaran undang-undang lainnya adalah pelanggaran netralitas ASN, Polri, TNI.
”Pelanggaran yang ditemukan ataupun dilaporkan itu nanti tidak hanya ditangani oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Gakkumdu yang didalamnya ada penyidik Kepolisian, Kejaksaan, TNI. Kami berharap kita semua yang hadir, berkomitmen menandatangani pakta integritas bahwa kita siap mewujudkan pilkada yang damai, aman, dan berintegritas dalam pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sarolangun,” tandasnya.
0 Comments